Merokok di Tempat Umum

Menurut para ahli kesehatan masyarakat, pengaruh terhadap asap tembakau lingkungan (atau asap rokok pasif) menimbulkan penyakit yang berbahaya pada nonperokok.  

Kami beranggapan bahwa disebabkan oleh kesimpulan pihak berwenang kesehatan masyarakat mengenai dampak asap rokok pasif terhadap kesehatan, perlu ada pembatasan merokok di tempat umum, bahkan pelarangan total di sejumlah tempat. Akan tetapi, perlu ada keseimbangan antara keinginan untuk melindungi nonperokok, terutama anak di bawah umur, dari pengaruh terhadap asap rokok pasif dan memberikan kebebasan bagi jutaan perokok untuk dapat merokok di tempat umum. 

Tak perlu dipertanyakan bahwa merokok harus dilarang di rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan, serta di sekolah dan tempat-tempat lain bagi anak di bawah umur. Selain itu, merokok hendaknya dilarang di tempat-tempat umum yang perlu didatangi masyarakat, seperti kendaraan umum dan tempat usaha yang menyediakan layanan bagi masyarakat umum (seperti pasar swalayan, bank dan kantor pos). Di tempat-tempat tersebut, perlu diberikan penandaan jelas bahwa merokok tidak diperbolehkan.   

Akan tetapi pengelola restoran, bar, kafe, klub malam dan tempat-tempat hiburan lain hendaknya diizinkan memilih apakah ingin mengizinkan, membatasi atau melarang merokok. Bila penanda yang menyampaikan kebijakan mengenai merokok telah ada, dilengkapi dengan pesan kesehatan masyarakat bahwa pengaruh terhadap asap rokok membahayakan nonperokok, masyarakat dapat membuat keputusan secara cerdas apakah ingin memasuki suatu tempat atau tidak. 

Pasal 115 Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 109/2012 menyatakan bahwa,”Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.” Mengingat tidak ada regulasi yang komprehensif terkait pengaturan merokok di tempat umum yang berlaku secara nasional, sejumlah daerah telah memulai memberlakukan ketentuan masing-masing. Menurut pandangan kami, pembatasan merokok di tempat-tempat umum yang lebih ketat sangat diperlukan, namun pengaturan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok yang ada di Peraturan Pemerintah No.109/2012, dimana mengizinkan tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk menyediakan tempat khusus untuk merokok.  Selain itu, kami berkeyakinan bahwa regulasi yang berimbang dan berlaku secara nasional akan lebih efektif, daripada pemberlakuan berbagai peraturan daerah secara tambal-sulam, dan regulasi seyogyanya tidak menghasilkan pembatasan yang berlebihan atas penjualan dan penggunaan produk tembakau.

Cookie Consent