Merokok di Tempat Umum / Smoking in Public Places

Menurut para ahli kesehatan masyarakat, pengaruh asap tembakau terhadap lingkungan (atau asap rokok pasif) menimbulkan penyakit yang berbahaya pada nonperokok. Disebabkan oleh kesimpulan pihak berwenang kesehatan masyarakat mengenai dampak asap rokok pasif terhadap kesehatan, perlu ada pembatasan merokok di tempat umum.

Tak perlu dipertanyakan bahwa merokok harus dilarang di rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan, serta di sekolah dan tempat-tempat lain bagi anak di bawah umur. Selain itu, merokok hendaknya dilarang di fasilitas-fasilitas umum, seperti kendaraan umum dan tempat usaha yang menyediakan layanan bagi masyarakat umum (seperti pasar swalayan, bank, dan kantor pos). Di tempat-tempat tersebut, perlu diberikan penanda jelas bahwa merokok tidak diperbolehkan.  

Pasal 115 Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 109/2012 menyatakan bahwa,”Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.”

Menurut pandangan kami, pembatasan merokok di tempat-tempat umum yang lebih ketat sangat diperlukan, namun pengaturan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok yang ada di Peraturan Pemerintah No. 109/2012, dimana mengizinkan tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan untuk menyediakan tempat khusus untuk merokok.  Selain itu, kami yakin bahwa regulasi yang berimbang dan berlaku secara nasional akan lebih efektif, daripada pemberlakuan berbagai peraturan daerah yang tidak sejalan dan regulasi seyogyanya tidak menghasilkan pembatasan yang berlebihan atas penjualan dan penggunaan produk tembakau.

According to public health experts, influence of tobacco smoke to the environment (or secondhand smoke) causes dangerous diseases in nonsmokers. Due to the conclusion of the public health authorities on the effects of passive smoking on health, there should be restrictions on smoking in public places.

No question that smoking should be restricted in hospitals and health centers, as well as in schools and other places for minors. In addition, smoking should be restricted in public facilities, such as public transport and businesses that provide services to the public (such as supermarkets, banks and post offices). In such places, should be given a clear mark that smoking is not allowed.

Article 115 Health Act No. 36/2009 and Article 52 of Government Regulation No. 109/2012 states that, "Local Government shall establish Smoking Area in its territory with regional regulations."

In our view, the restrictions on smoking in public places more stringent are indispensable, but such arrangements must be in accordance with the provisions of No Smoking Area in Government Regulation No. 109/2012, which allow workplaces, public places and other places to provide a designated place for smoking. In addition, we believe that balanced and nationally applied regulation would be more effective, than enforcement of numerous local regulations are not aligned and regulation should not generate excessive restrictions on the sale and use of tobacco products.

Kami yakin bahwa regulasi yang berimbang dan berlaku secara nasional akan lebih efektif

We believe that balanced and nationally applied regulation would be more effective

Set cookie preferences